PEMALANG, Exposee.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang terus memacu percepatan digitalisasi dalam pengelolaan dan penyaluran Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Sebagai bentuk integrasi data kependudukan secara digital, Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kini resmi menjadi salah satu persyaratan utama untuk mengakses sistem Perlinsos daerah.
Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa setiap program perlindungan sosial berjalan secara transparan, efisien, serta meminimalisasi potensi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi Kependudukan
Di tengah masifnya penerapan sistem berbasis digital ini, Pemkab Pemalang mengimbau seluruh masyarakat untuk senantiasa mewaspadai potensi penyalahgunaan data kependudukan. Warga diminta aktif menjaga kerahasiaan informasi pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pada Kartu Keluarga (KK).
Masyarakat diingatkan secara tegas untuk tidak memberikan data pribadi kependudukan kepada pihak-pihak yang tidak jelas keabsahannya atau pihak yang tidak resmi mengatasnamakan lembaga pemerintah.
Kolaborasi ASN dan Masyarakat untuk Data Akurat
Melalui percepatan digitalisasi Perlinsos, Pemkab Pemalang berharap adanya keterlibatan aktif dari Aparatur Sipil Negara (ASN) serta seluruh lapisan masyarakat dalam menyukseskan program ini.
Sinergi dan partisipasi publik diharapkan dapat memberikan dampak positif, di antaranya:
Perluasan Jangkauan Pendataan: Memastikan warga yang benar-benar membutuhkan dapat terdata dengan cepat dan mudah.
Peningkatan Akurasi Data Kesejahteraan: Menghindari terjadinya ketidaksesuaian atau duplikasi data penerima manfaat.
Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran: Menjamin bantuan sosial dari pemerintah terdistribusi secara akurat kepada masyarakat penerima yang berhak.
Dengan penguatan sistem digital kependudukan melalui IKD, Pemkab Pemalang optimistis tata kelola perlindungan sosial di daerah akan semakin modern, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Comment