PEKALONGAN, Exposee.id— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, menggelar kegiatan Serap Aspirasi (Reses) yang mempertemukan pemangku kebijakan tingkat lokal, jajaran Lurah, Ketua RW, serta tokoh masyarakat se-Kota Pekalongan.
Pertemuan ini difokuskan untuk mendengarkan secara langsung beragam keluhan, kebutuhan prioritas, serta masukan konstruktif warga terkait pembangunan daerah, ekonomi lokal, hingga fasilitas pelayanan publik.
Mendorong Sinergi Berkelanjutan Demi Kesejahteraan Warga
Dalam sambutannya, Rizal Bawazier menegaskan pentingnya peran Lurah dan Ketua RW sebagai garda terdepan pelayan masyarakat. Menurutnya, jajaran tingkat kelurahan dan RW merupakan pihak yang paling memahami kondisi riil di lapangan.
“Aspirasi dari bawah (bottom-up) adalah kompas utama kami di DPR RI. Masukan dari bapak/ibu Lurah dan Ketua RW menjadi bahan evaluasi serta pengawalan kebijakan, agar program anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat Pekalongan,” ujar Rizal Bawazier.
Isu Strategis yang Menjadi Sorotan
Dalam sesi dialog interaktif, sejumlah perwakilan RW dan Lurah menyampaikan beberapa poin krusial yang membutuhkan perhatian dan pengawalan tingkat legislatif:
Penanganan Banjir dan Rob: Penguatan infrastruktur drainase, perbaikan tanggul, serta optimalisasi pompanisasi di kawasan pesisir.
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif: Dukungan modal, pelatihan digitalisasi, serta perluasan akses pasar bagi para perajin batik dan pelaku usaha mikro.
Peningkatan Pelayanan Dasar: Perbaikan infrastruktur pemukiman, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan efektivitas jaminan sosial bagi warga kurang mampu.
Alur Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat
Untuk memastikan setiap masukan tidak berhenti dalam diskusi semata, disusun skema penanganan dan pengawalan aspirasi sebagai berikut:
1. Inventarisasi dan Pengelompokan Aspirasi
Tim menyusun daftar inventarisasi masalah berdasarkan bidang prioritas: infrastruktur, ekonomi UMKM, sosial, dan pelayanan publik.
2. Penelaahan Wewenang dan Regulasi
Masukan dipilah berdasarkan tingkat kewenangan, baik yang menjadi domain Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat.
3. Pengawalan dan Koordinasi Lintas Sektor
Aspirasi tingkat pusat dikawal langsung dalam rapat kerja komisi DPR RI, sedangkan aspirasi tingkat daerah disinergikan bersama jajaran DPRD dan Pemkot Pekalongan.
4. Pelaporan Kembali kepada Masyarakat
Perkembangan tindak lanjut disampaikan secara berkala kepada pihak kelurahan dan pengurus RW sebagai bentuk transparansi publik.
Komitmen Pengawalan Berkelanjutan
Menutup kegiatan tersebut, Rizal Bawazier mengapresiasi keaktifan para Lurah dan Ketua RW yang hadir.
Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi dua arah secara berkelanjutan guna mengawal penyelesaian masalah warga Pekalongan.
Comment