JAKARTA, Exposee.id– Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi persoalan perumahan di wilayahnya dengan aktif mengajukan usulan agar Kabupaten Pemalang dapat menjadi bagian dari Program Nasional Tiga Juta Rumah. Langkah ini diambil setelah Bupati Anom mengikuti rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), baik secara daring maupun luring di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usai mengikuti rapat penting tersebut, Bupati Anom mengungkapkan optimismenya bahwa Kabupaten Pemalang berpotensi mendapatkan alokasi pembangunan rumah yang signifikan dalam program ambisius berskala nasional ini.
“Program 3 juta rumah seluruh Indonesia dan InsyaAllah ini Kabupaten Pemalang bisa mendapat porsi yang lumayan cukup sedang kita ajukan nanti secara teknis kita bahas lebih lanjut bersama kabupaten lain,” ujar Anom pada Selasa (29/4/2025).
Sebagai bentuk kesiapan dan dukungan terhadap usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah bergerak cepat melakukan koordinasi dengan kabupaten lain yang berpotensi menjadi mitra dalam program ini.
Selain itu, identifikasi lahan-lahan yang memenuhi kriteria untuk pembangunan dalam program tiga juta rumah juga menjadi fokus utama.
Tidak hanya itu, Pemkab Pemalang juga tengah melakukan pemetaan secara komprehensif terkait kondisi perumahan di wilayahnya, termasuk pendataan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kebutuhan pembangunan rumah baru, serta inventarisasi lahan-lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung implementasi program nasional tersebut di Kabupaten Pemalang.
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pemalang, Joko Tri Asmoro, menambahkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi secara spesifik kebutuhan pembangunan RTLH, rumah-rumah di kawasan rawan bencana yang memerlukan relokasi atau perbaikan, serta potensi pembangunan rumah baru di kawasan-kawasan kumuh. Terkait pendanaan, Joko Tri Asmoro menjelaskan bahwa skema pembiayaan akan melibatkan kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan dari pemerintah provinsi, serta pengajuan proposal ke Kementerian PKP.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, yang membuka rapat koordinasi tersebut, memberikan arahan penting terkait pelaksanaan program.
Beliau menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pembenahan persoalan perumahan dan kawasan permukiman, dengan menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
“Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Makanya Presiden buru-buru membuat inpres satu data. Ajak BPS duduk bareng bikin forum satu data daerah agar kita punya data,” tegas Fahri Hamzah.
Wamen PKP juga menyoroti perlunya optimalisasi alokasi anggaran di tingkat pedesaan untuk program perumahan. Beliau menemukan bahwa alokasi dana desa untuk sektor perumahan masih sangat minim. Oleh karena itu, penyatuan data dan kejelasan alamat menjadi krusial agar keterlibatan negara dalam program perumahan dapat lebih riil dan konkret.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan penting di sektor perumahan, termasuk Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, Presiden Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, serta Plt. Kepala Disperkim Kabupaten Pemalang Joko Tri Asmoro.
Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi dan dukungan yang kuat untuk menyukseskan program perumahan nasional, di mana Kabupaten Pemalang berupaya untuk menjadi bagian penting di dalamnya.
Komentar