BATANG, Exposee.id– Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) kini tengah menjadi magnet besar bagi investasi skala nasional maupun global. Kendati demikian, pesatnya pertumbuhan industri di kawasan terbesar di Indonesia ini ditegaskan tidak boleh mengesampingkan nasib masyarakat sekitar.
Sikap tegas tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VI DPR RI ke KITB pada Kamis (21/5/2026).
Pertemuan strategis yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian BUMN, Danareksa, serta Pemerintah Kabupaten Batang ini membuka cetak biru baru mengenai pengawasan komitmen investor terhadap kesejahteraan daerah.
Penyerapan SDM Lokal dan Insentif Pajak
Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menyatakan bahwa masuknya pemodal raksasa ke Batang harus berjalan beriringan dengan penyerapan sumber daya manusia (SDM) setempat. Pertumbuhan ekonomi baru bisa dikatakan berhasil jika mampu menekan angka pengangguran di wilayah sekitar kawasan industri.
“Investor itu sebenarnya melihat tiga poin saja sebelum masuk: fasilitas daerah, keringanan atau insentif pajak, dan ketersediaan tenaga kerja. Jika semua ini klop, mereka pasti tertarik,” ujar Rizal.
Rizal juga memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah taktis Pemerintah Kabupaten Batang yang memberikan insentif berupa keringanan pajak daerah bagi perusahaan yang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal hingga minimal 70 persen.
Menata Gringsing Sebagai Kota Penyangga
Selain menyoroti nasib pekerja, Komisi VI DPR RI menggarisbawahi bahwa kesiapan kawasan industri wajib didukung oleh wilayah penyangga di sekitarnya. Fasilitas publik di Kecamatan Gringsing dan sekitarnya harus segera dikejar agar tidak keteteran mengikuti ritme pertumbuhan KITB yang sangat cepat.
Merespons dukungan legislatif, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Batang, Sri Purwaningsih, memaparkan sejumlah rencana pembangunan fasilitas penunjang yang mendesak untuk direalisasikan melalui usulan anggaran pusat (APBN):
Revitalisasi Pasar Plelen (Lahan sudah siap dibebaskan)
Pembangunan Alun-Alun Kawasan Gringsing (Lahan sudah siap dibebaskan)
Pusat UMKM Terpadu
Peningkatan Akses Jalan Utama menuju KITB
“Dari sisi pembebasan lahan sebenarnya sudah siap, jadi saat ini kami sangat membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat agar fisiknya bisa segera dibangun,” jelas Sri Purwaningsih.
Solusi Ekspansi Lahan dan Transportasi Pekerja
Dalam rapat koordinasi tersebut, persoalan perluasan lahan industri juga ikut dibahas menyusul derasnya permintaan dari para investor baru. DPR RI berkomitmen penuh untuk menjembatani koordinasi antara pihak KITB dengan PTPN serta Kementerian BUMN demi kelancaran ekspansi kawasan.
Di sisi lain, Pemkab Batang mendorong konsep Transit Oriented Development (TOD) dengan meminta optimalisasi stasiun kereta api khusus pekerja guna menjamin mobilitas ribuan buruh dan kelancaran arus logistik harian.
Guna memastikan dampak ekonomi KITB mengalir ke kas daerah, Pemkab Batang juga berencana melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola proyek strategis, seperti pengelolaan dryport (pelabuhan daratan) serta jaringan distribusi gas industri. (red)
Comment