JAKARTA, exposee.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, melayangkan teguran keras kepada manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan pada Senin, 24 November 2025.
Rizal Bawazier menyoroti adanya kejanggalan dalam perhitungan pajak dan dividen yang dipublikasikan oleh perusahaan, bahkan secara tegas menyebut laporan yang diserahkan sebagai “abal-abal“.
Kontribusi Pajak Diduga Tidak Akuntabel
Kritik utama Rizal Bawazier menargetkan transparansi dan akuntabilitas data pajak yang disampaikan PTFI.
Ia menduga adanya praktik pencampuran jenis pajak yang tidak relevan sehingga kontribusi perusahaan seolah-olah terlihat besar.
“Laporan yang kami terima mencampurkan pajak jenis lain yang tidak relevan dengan pokok kewajiban perusahaan, sehingga seolah-olah kontribusi pajak yang diserahkan terlihat besar. Ini tidak akuntabel,” ujar Rizal.
Melalui teguran keras ini, Rizal Bawazier mendesak PT Freeport Indonesia untuk menyerahkan data pajak yang lebih detail dan akuntabel secara tertulis.
Permintaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak yang dipenuhi PTFI murni berasal dari laba perusahaan, bukan mencampurkan komponen pajak lain, seperti yang pernah ia kritisi dalam kasus BUMN sebelumnya.
Keharusan Data Tertulis: Pajak Badan 2024 dan 2025 Disorot
Poin krusial lain yang disorot Rizal adalah ketiadaan data realisasi Pajak Badan tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 dalam publikasi resmi perusahaan.
Menurutnya, dokumen tertulis mengenai data pajak ini sangat penting dan mutlak diperlukan sebagai dasar bagi Komisi VI DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kontribusi fiskal perusahaan tambang raksasa tersebut.
Ia pun mendesak Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, untuk segera mengambil tindakan serius.
Sikap keras Rizal ini menegaskan pentingnya transparansi dalam laporan keuangan dan pajak perusahaan-perusahaan besar, terutama yang bergerak di sektor strategis, demi memastikan hak-hak negara dan masyarakat terpenuhi.
Comment