Pemalang, Exposee.id – Pemerintah Kabupaten Pemalang, melalui Wakil Bupati Nurkholes, menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2026.
Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (13/10/2025), fokus utama jawaban adalah revisi anggaran pinjaman daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Pinjaman Daerah Dipangkas, Dialokasikan untuk Infrastruktur Krusial
Salah satu poin penting yang direspons Pemkab Pemalang adalah rencana pinjaman daerah. Setelah melakukan perhitungan kemampuan keuangan berdasarkan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau Rasio Cakupan Layanan Utang, rencana alokasi pinjaman diputuskan untuk direvisi.
Awalnya direncanakan sebesar Rp 290 miliar, pinjaman daerah akhirnya dipangkas menjadi Rp 200 miliar. Dana pinjaman ini akan dialokasikan untuk dua sektor prioritas:
- Pembangunan Jalan: Sebesar Rp 145 miliar, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur jalan.
- Kesehatan: Sebesar Rp 55 miliar, dialokasikan untuk pembangunan lanjutan dan pengadaan alat kesehatan di RSUD Randudongkal.
Percepatan Pembangunan Jalan di Wilayah Selatan Jadi Prioritas
Nurkholes menegaskan bahwa sesuai kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2026, pendanaan akan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur.
Secara spesifik, Pemkab Pemalang menempatkan ruas-ruas strategis di wilayah selatan sebagai prioritas utama pembangunan jalan.
Penentuan prioritas ini didasarkan pada indikator penting, yaitu kondisi jalan yang rusak, tingkat konektivitas antar desa dan kecamatan, serta peran jalan tersebut dalam mendukung distribusi barang dan jasa.
Komitmen Pemkab adalah menangani ruas-ruas jalan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan.
Proyek City Walk dan Strategi Peningkatan PAD
Terkait proyek City Walk, Wabup Pemalang memastikan bahwa pekerjaan overlay sepanjang 2,6 km dan pekerjaan koridor sisi utara terus berjalan.
Proyeksi penyelesaian fisik secara keseluruhan ditargetkan mencapai 100% pada akhir tahun 2025.
Sementara itu, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026, Pemkab akan menerapkan strategi dan inovasi, antara lain:
- Penyusunan basis data pajak dan retribusi untuk mengetahui potensi riil.
- Perubahan tarif pajak/retribusi yang diimbangi dengan pemberian insentif kepada masyarakat.
- Peningkatan mutu layanan kepada masyarakat yang taat membayar pajak.
Secara total, 76 item pandangan umum fraksi yang mencakup isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup telah dijawab oleh eksekutif.
Nurkholes menjamin bahwa semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif akan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik di masa mendatang.
Comment