Pemalang, Exposee.id – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL) Kabupaten Pemalang melakukan aksi protes dengan cara tak biasa. Mereka membawa dua truk penuh sampah dan menumpahkannya di halaman Pendopo Kabupaten Pemalang pada Senin (30/12/2024). Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap lambannya penanganan masalah sampah oleh pemerintah daerah.
Krisis darurat sampah ini bermula dari penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pesalakan, yang menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik di Kabupaten Pemalang selama hampir satu bulan. Kondisi ini memicu bau tidak sedap dan mengancam kesehatan masyarakat.
Dalam aksinya, warga juga membawa kain merah bertuliskan pesan tegas: “Cukup otak politisi yang kotor, Pemalangku jangan.” Pesan ini mengekspresikan kekecewaan warga atas lambannya respons dari Bupati Pemalang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan DPRD dalam menyelesaikan masalah ini yang dianggap sudah masuk kategori darurat.
Darurat Sampah yang Berlarut-larut
Menurut warga, penutupan TPA Pesalakan tanpa solusi alternatif membuat sampah menumpuk di jalanan, pasar, hingga lingkungan pemukiman. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara estetika, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius.
“Kami sudah tidak tahan dengan situasi ini. Sampah menumpuk di mana-mana, dan pemerintah seperti tutup mata. Aksi ini adalah bentuk protes kami agar segera ada solusi konkret,” ujar salah seorang peserta aksi di halaman pendopo.
Tuntutan Warga
Melalui aksi tersebut, warga mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk membuka kembali TPA Pesalakan atau menyediakan tempat pembuangan sampah alternatif yang layak. Mereka juga menuntut pemerintah memberikan kepastian langkah-langkah strategis untuk menangani krisis sampah yang berlarut-larut.
“Kami hanya ingin Pemalang bersih dan sehat. Sampah ini bukan hanya masalah kecil, tapi sudah darurat,” ujar warga lainnya.
Respons Pemerintah yang Dinanti
Aksi ini menyampaikan pesan kuat atau tamparan keras kepada pemerintah daerah untuk segera bertindak. Pendopo Kabupaten Pemalang, yang menjadi simbol pusat pemerintahan, dipilih sebagai lokasi aksi untuk memastikan suara masyarakat didengar oleh pemangku kebijakan.
Hingga berita ini diturunkan, saat dihubungi awak media belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait aksi tersebut. Namun, masyarakat berharap aksi ini dapat menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
Protes ini menggambarkan betapa pentingnya perhatian pemerintah terhadap isu-isu lingkungan, yang jika diabaikan, dapat berujung pada masalah yang lebih besar dan merugikan masyarakat luas.
Komentar