Hulu Sungai Utara, exposee.id — Harga bahan bakar minyak (BBM) di tingkat pengecer di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi perhatian setelah harga Pertalite disebut mengalami kenaikan hingga Rp15.500 per liter.
Anggota DPRD HSU, Munawari, mendorong pemerintah daerah bersama Satgas terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dan mempertimbangkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, pengaturan tersebut tidak semestinya hanya diberlakukan untuk Pertalite, tetapi juga seluruh jenis BBM yang dijual di tingkat pengecer.
“Bukan hanya Pertalite yang diberi HET, tetapi semua jenis BBM yang dijual eceran perlu ada batasan harganya. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan meminimalisir adanya permainan,” ungkap Munawari.
Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu harga Pertalite di tingkat pengecer disebut berada di kisaran Rp12.000 per liter, sedangkan harga di SPBU sekitar Rp10.000 per liter. Namun belakangan, harga eceran disebut telah mencapai Rp15.500 per liter.
Jika dibandingkan dengan harga Rp10.000 di SPBU, harga Rp15.500 menunjukkan selisih sekitar 55 persen. Sedangkan dibandingkan harga pengecer sebelumnya Rp12.000, kenaikannya sekitar 29 persen.
Bagi Munawari, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai naik atau turunnya harga BBM. Lebih jauh, pemerintah harus memastikan bagaimana distribusi BBM bersubsidi berjalan dan siapa yang pada akhirnya paling merasakan manfaat subsidi tersebut.
BBM Subsidi Bukan Sekadar BBM Murah
Munawari menegaskan, pada hakikatnya BBM subsidi bukan sekadar bahan bakar dengan harga murah. Subsidi merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan energi tetap dapat dijangkau, terutama oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“BBM subsidi pada hakikatnya bukan sekadar bahan bakar dengan harga murah, tetapi bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan energi tetap terjangkau, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Karena itu, menurut Munawari, sasaran utama BBM subsidi seharusnya adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta kelompok ekonomi rentan, bukan masyarakat yang secara ekonomi sudah memiliki kemampuan tinggi.
Ia menilai prinsip tepat sasaran harus menjadi perhatian dalam pengelolaan subsidi. Jangan sampai anggaran negara yang seharusnya menjadi bantalan bagi masyarakat kecil justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu.
“Subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai subsidi yang seharusnya menjadi bantalan bagi masyarakat kecil justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang mampu,” tegasnya.
Subsidi Merupakan Uang Rakyat
Munawari juga mengingatkan bahwa subsidi pada dasarnya menggunakan anggaran negara yang bersumber dari keuangan publik. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi.
“Subsidi adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, ketepatan sasaran, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan BBM tersedia. Sistem distribusi juga harus diawasi agar subsidi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
Ia pun mendorong Pemkab HSU bersama Satgas terkait melakukan pemantauan harga BBM eceran di lapangan, termasuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perbedaan harga antara SPBU dan pengecer.
HET Dinilai Bisa Menjadi Instrumen Pengawasan
Munawari menilai, apabila secara regulasi memungkinkan, adanya batas harga eceran dapat menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan kepastian dan mencegah harga BBM di tingkat pengecer melonjak tanpa kendali.
Namun, menurutnya, penetapan HET harus dibahas secara komprehensif bersama instansi yang memiliki kewenangan. Pemerintah perlu mempertimbangkan biaya distribusi, jarak wilayah, kondisi geografis, serta ketentuan harga resmi yang berlaku.
“Jangan hanya Pertalite. Semua jenis BBM yang dijual eceran perlu ada batasan yang jelas. Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tidak dibebani harga yang terlalu tinggi,” katanya.
Selain pengendalian harga, ia meminta pengawasan distribusi diperkuat untuk meminimalisir potensi penimbunan, penyalahgunaan BBM subsidi, maupun praktik permainan harga.
Menurutnya, tujuan akhirnya bukan sekadar menekan harga BBM, melainkan memastikan subsidi benar-benar kembali kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Intinya bagaimana BBM tersedia, harganya masih terjangkau masyarakat, distribusinya berjalan baik, dan tidak dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Yang paling penting, masyarakat yang membutuhkan harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat subsidi,” pungkas Munawari.
Comment