Solo, Exposee.id– Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh mahasiswa di depan kantor DPRD Solo sebagai kelanjutan dari protes sebelumnya terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Para pengunjuk rasa merasa kecewa dengan kelambanan dan kurangnya keseriusan DPRD Solo dalam menanggapi tuntutan yang telah mereka sampaikan sebelumnya.
Koordinator aksi, Saifullah, menyatakan bahwa demonstrasi ini bertujuan untuk menagih janji dan tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi sebelumnya.
Mereka menilai DPRD Solo tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena tidak ada kabar atau itikad baik yang ditunjukkan dalam tiga hari setelah demonstrasi sebelumnya.
Saifullah juga menyatakan bahwa mahasiswa sepakat bahwa DPRD sudah tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Sebelum melakukan penyegelan, massa aksi melakukan orasi. Mahasiswa kesenian juga ikut serta dengan melakukan teatrikal untuk menagih janji wakil rakyat.
Mereka menggunakan visual seorang tangan yang dipasung dan wajah yang tertulis “DPR”. Selain itu, pendemo juga menyanyikan tembang karya Ki Purbo Asmoro dan lagu “Bayar Bayar Bayar” dari band Sukatani. Poster-poster dengan berbagai tuntutan seperti “Pembohong Masyarakat”, “Rakyat Menuntut”, “RIP Dewan Perwakilan Rakyat”, dan “Dewan Pengkhianat” juga terlihat dalam aksi tersebut.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyegelan terjadi karena adanya gangguan komunikasi antara pendemo dan DPRD Solo.
Ia mengklaim bahwa tuntutan mahasiswa telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat tuntutan ke Presiden dan DPR RI setelah ia kembali dari Jakarta pada tanggal 21 Februari 2025.
Budi Prasetyo juga menyampaikan bahwa penyegelan tersebut merupakan bentuk ekspresi dan DPRD Solo tidak mengingkari tugas-tugas mereka dalam menerima aspirasi dari masyarakat.
Ia menambahkan bahwa tuntutan mahasiswa sebenarnya sudah dikirimkan dan diteruskan, sehingga penilaian bahwa kinerja DPRD lambat dalam menindaklanjuti tuntutan tersebut tidak sepenuhnya benar.
Para mahasiswa menuntut sejumlah persoalan, seperti halnya effisiensi anggaran, evaluasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).Selama melakukan aksi demo, mereka menutup Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Laweyan. Kemudian, massa kompak memblokade dan duduk di jalan.
Komentar