PEMALANG, Exposee.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus perundungan (bullying) yang terjadi di salah satu SD Negeri di Kecamatan Pemalang kepada pihak kepolisian. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang, Nurkholes, menegaskan bahwa proses penyelidikan kini sedang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Saat ini, kepala sekolah dan beberapa guru di sini sedang dimintai keterangan di Polres. Penyelidikan sudah dilakukan,” ungkap Nurkholes kepada awak media pada Senin (5/10/2026).
Nurkholes menjelaskan bahwa selain menyerahkan proses hukum kepada Polres Pemalang, Pemkab Pemalang juga menjalankan pemeriksaan internal secara parallel agar akar permasalahan dapat terkuak secara transparan.
Tindakan Tegas dan Evaluasi SOP
Menanggapi tuntutan masyarakat terkait posisi kepala sekolah, Nurkholes memastikan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah terukur berdasarkan hasil pemeriksaan.
Evaluasi Kepala Sekolah: Pemkab Pemalang akan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Jika terbukti bersalah atau lalai, tindakan tegas akan diambil, termasuk kemungkinan pemindahan tugas agar tidak lagi mengajar di sekolah tersebut.
Pendalaman Dugaan Pelanggaran SOP: Pemkab Pemalang masih mendalami apakah ada pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak sekolah dalam merespons atau menangani indikasi perundungan sejak awal.
Sanksi Administratif: Apabila hasil pemeriksaan internal maupun kepolisian menemukan pelanggaran, sanksi administratif akan dijatuhkan sesuai aturan aparatur dan perundang-undangan yang berlaku.
Pembentukan Satgas dan Gandeng Ombudsman hingga KPAI
Sebagai langkah konkret memperkuat sistem perlindungan anak dan mencegah kejadian serupa terulang kembali, Pemkab Pemalang kini tengah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perundungan.
Satgas ini nantinya bertugas menyusun langkah pencegahan, penanganan cepat, hingga evaluasi kebijakan di lingkungan pendidikan. Dalam perancangannya, Pemkab Pemalang juga membuka ruang koordinasi dan sinergi dengan berbagai lembaga eksternal independen, seperti Ombudsman dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Komitmen Bersama Cegah Perundungan
Nurkholes menegaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari komitmen besar Pemkab Pemalang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Penanganan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah yang ada, tetapi juga pada tindakan preventif secara menyeluruh.
Pemkab Pemalang mengajak seluruh elemen mulai dari jajaran sekolah, tenaga pendidik, orang tua murid, hingga masyarakat luas untuk saling menjaga, tanggap terhadap gejala perundungan, dan segera melaporkan setiap indikasi tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan anak.

















Comment