Raperda Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 Resmi Disahkan Menjadi Perda

  • Bagikan
IMG 20261005 160317 scaled 1

PEMALANG, Exposee.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada Senin, 5 Oktober 2026.

Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Plt Bupati Pemalang Nurkholes bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang.

Agenda utama rapat ditandai dengan penandatanganan serta penyerahan Keputusan DPRD Kabupaten Pemalang tentang persetujuan penetapan Raperda Perubahan APBD 2026 menjadi Perda oleh Plt Bupati Pemalang Nurkholes dan Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Martono.

Alur Pembahasan dan Evaluasi Gubernur

Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Martono, menjelaskan bahwa Raperda Perubahan APBD 2026 sebelumnya telah melalui serangkaian pembahasan mendalam dan mendapat persetujuan bersama dalam rapat paripurna yang digelar pada 14 September 2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda yang telah disetujui tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi. Gubernur Jawa Tengah selanjutnya menerbitkan Keputusan Nomor 100.3.3.1/353 Tahun 2026 tertanggal 29 September 2026, yang memuat hasil evaluasi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) langsung menggelar rapat kerja pada 30 September 2026. Hasil pembahasan itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2026 mengenai tanggapan dan tindak lanjut atas evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Apresiasi dan Catatan Penting Pelaksanaan Anggaran

Dalam sambutannya, Plt Bupati Pemalang Nurkholes mengungkapkan rasa syukurnya karena seluruh rangkaian tahapan mulai dari pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran hingga pengesahan Perda dapat berjalan dengan lancar, baik, dan tepat waktu.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pemalang,” ujar Nurkholes.

Nurkholes memaparkan bahwa evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah secara umum tidak mengubah substansi maupun postur anggaran yang telah dirumuskan dalam Raperda Perubahan APBD 2026. Meski demikian, terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian jajaran eksekutif, meliputi:

Sisi Pendapatan: Pemerintah Kabupaten Pemalang didorong untuk terus mengoptimalkan pemungutan pajak serta retribusi daerah, meningkatkan iklim investasi dan dunia usaha, serta melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat dengan melihat potensi daerah dan dinamika perekonomian terkini.

Sisi Belanja: Evaluasi menekankan pentingnya alokasi belanja yang tepat peruntukan serta mampu mencerminkan capaian kinerja nyata dari setiap kegiatan. Khusus untuk pekerjaan fisik dan konstruksi, pelaksanaannya diminta untuk memperhatikan sisa waktu yang tersedia dengan tetap mematuhi asas dan aturan yang berlaku.

Sisi Pembiayaan: Pemkab Pemalang diminta untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi serta mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, guna memastikan seluruh kewajiban pada Tahun Anggaran 2026 dapat terbiayai dengan baik.

Menutup rangkaian sidang paripurna tersebut, Nurkholes menginstruksikan seluruh jajaran eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk segera mengawal dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah ditetapkan secara optimal, tentu dengan tetap bersinergi bersama fungsi pengawasan dari DPRD Kabupaten Pemalang.

banner 120x600
  • Bagikan

Comment