AWH Gelar Aksi di DPRD Banjarnegara, Delapan Tuntutan Berhasil Disepakati

BANJARNEGARA, Exposee.id— Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wargo Hutomo (AWH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Kamis (1/10/2026).

Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, aksi tersebut membawakan delapan poin tuntutan krusial terkait isu pembangunan, reformasi birokrasi, sosial, hingga perbaikan lingkungan hidup di Kabupaten Banjarnegara.

Massa AWH mulai memadati area depan Gedung DPRD Banjarnegara sejak pukul 11.30 WIB. Dalam orasinya, mereka menyampaikan berbagai persoalan publik yang mendesak untuk segera diselesaikan.

Mulai dari dugaan praktik korupsi di tingkat legislatif, penanganan darurat sampah, hingga penyediaan fasilitas sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Dugaan Korupsi dan Isu Lingkungan Jadi Sorotan

Dalam aksinya, AWH secara tegas menyoroti transparansi pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Banjarnegara dan mendesak pengusutan tuntas atas dugaan praktik jual beli Pokir yang melibatkan sejumlah oknum legislator.

Selain itu, mereka mendesak reformasi birokrasi total guna menindaklanjuti dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Sektor lingkungan dan infrastruktur juga menjadi fokus utama pergerakan massa. AWH mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata atas kondisi darurat sampah.

Dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pencucian pasir di aliran Kali Sapi, serta penanganan serius terhadap percepatan sedimentasi di Waduk Mrican.

Tak hanya itu, perbaikan infrastruktur seperti penanganan kerusakan Jalan Kalireng di Kecamatan Pejawaran dan penyusunan solusi komprehensif bagi wilayah yang terdampak krisis air bersih turut digaungkan.

Audiensi Berlangsung Ulet dan Sempat Memanas

Sekitar pukul 12.10 WIB, perwakilan pengurus dan anggota AWH diterima masuk ke Gedung DPRD Banjarnegara untuk melakukan audiensi bersama jajaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Dinamika di luar gedung sempat memanas tatkala massa yang bertahan mendesak masuk ke area dalam gedung.

Ketegangan sempat memuncak ketika sebuah mobil dilaporkan menabrak gerbang DPRD Banjarnegara.

Beruntung, aparat kepolisian yang bersiaga bersama Satpol PP berhasil mengendalikan situasi, mengimbau massa untuk tetap menjaga ketertiban, dan mencegah kerusakan fasilitas umum lebih lanjut.

Delapan Tuntutan Resmi Disepakati

Setelah melalui proses dialog yang cukup alot, audiensi tersebut membuahkan kesepakatan tertulis.

Sekitar pukul 15.00 WIB, dokumen berisi delapan tuntutan AWH resmi ditandatangani di halaman Gedung DPRD Banjarnegara di hadapan seluruh peserta aksi.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Banjarnegara Amalia Desiana, Ketua DPRD Banjarnegara Slamet, dan perwakilan AWH Kurnia Dwi Santoso.

Adapun delapan tuntutan yang resmi disepakati meliputi:

1. Pemberantasan dan pengusutan tuntas dugaan korupsi serta jual beli Pokir di tingkat legislatif secara transparan.
2. Penyusunan langkah penanganan komprehensif untuk krisis air bersih di wilayah terdampak kekeringan.
3. Reformasi birokrasi dan penindakan tegas atas dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
4. Pembenahan sistem pengelolaan dan penanganan status darurat sampah.
5. Penanganan dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pencucian pasir di aliran Kali Sapi.
6. Penanganan jangka panjang terhadap masalah sedimentasi di Waduk Mrican.
7. Perbaikan dan penyelesaian kerusakan Jalan Kalireng di Kecamatan Pejawaran.
8. Penyediaan panti rehabilitasi dan fasilitas pelayanan sosial yang layak bagi ODGJ di Banjarnegara.

Perwakilan AWH menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengawalan masyarakat.

AWH mendesak agar seluruh poin kesepakatan tersebut segera direalisasikan secara konkret melalui kebijakan dan program kerja pemerintah daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Banjarnegara.