JAKARTA, Exposee.id – Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya kembali menjadi sorotan tajam di Kompleks Parlemen, Senayan.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), secara tegas “menggedor” dua BUMN konstruksi terkemuka, PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya, Senin 17/11/2025.
Kritik utama yang dilontarkan menyangkut dua isu krusial: risiko keuangan perusahaan yang tinggi dan akuntabilitas proyek triliunan rupiah di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sorotan Kritis: Rasio Utang di Ambang Batas Kekhawatiran
Fokus utama Rizal Bawazier adalah kesehatan struktur permodalan kedua perusahaan yang dinilai mengkhawatirkan.
Meskipun ia mencatat adanya perbaikan kinerja keuangan, rasio utang terhadap modal (Debt to Equity Ratio/DER) masih terlalu tinggi dan berpotensi memicu masalah likuiditas di masa depan.
Rizal memaparkan data DER kedua perusahaan:
- DER PT Nindya Karya mencapai 2,22 kali.
- DER PT Brantas Abipraya mencapai 2,7 kali.
Angka-angka ini, menurutnya, sudah mendekati ambang batas kekhawatiran yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, yaitu 4 kali.
”Debt equity ratio ini… di ambang kekhawatiran, yaitu 4 kali menurut peraturan pemerintah,” tegas Rizal Bawazier. ”Saya tidak lihat di roadmap untuk tahun 2026 bagaimana target untuk menurunkan debt equity ratio ini.”
Absennya target penurunan DER dalam rencana kerja perusahaan dinilai sebagai indikasi bahwa BUMN Karya masih terlalu bergantung pada utang atau pinjaman bank untuk membiayai operasi dan proyek, sebuah praktik yang ia minta agar segera diubah demi menjaga keberlanjutan perusahaan.
Desakan Keterbukaan Proyek IKN Senilai Rp5 Triliun
Ketegasan Rizal Bawazier juga terlihat saat ia menuntut penjelasan mendalam mengenai proyek-proyek vital yang dikerjakan kedua BUMN di IKN, yang total nilainya mencapai sekitar Rp5 triliun.
Proyek-proyek yang menjadi sorotan dan membutuhkan klarifikasi statusnya meliputi:
- Jalan Tol IKN Seksi 1B: Proyek infrastruktur vital IKN yang bernilai sekitar Rp3,7 triliun.
- Pembangunan Rusun Polri dan BIN: Proyek hunian strategis yang bernilai sekitar Rp1,3 triliun.
Rizal mendesak agar BUMN menjelaskan secara rinci apakah proyek dengan total nilai besar tersebut sudah rampung atau masih dalam tahap progres.
Selain status fisik proyek, ia juga menuntut keterbukaan mengenai manajemen keuangan, khususnya rasio penagihan piutang (collection ratio). Ia berharap rasio penagihan piutang bisa mencapai lebih dari 90% untuk memastikan arus kas perusahaan tetap sehat dan terhindar dari potensi kesulitan likuiditas.
Pertanyaan Strategis tentang KPBU dan Divestasi
Terakhir, anggota DPR Fraksi PKS ini meminta kejelasan mengenai langkah strategis jangka panjang BUMN untuk memperbaiki struktur keuangan dan pendanaan proyek, termasuk:
Skema KPBU: Kepastian roadmap proyek IKN berikutnya yang akan dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema pendanaan lainnya.
Divestasi: Kejelasan mengenai rencana percepatan divestasi pada tahun 2026 serta potensi penerimaan yang diharapkan dari investasi tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat modal.
Sikap kritis Rizal Bawazier dalam RDP ini mencerminkan fungsi pengawasan DPR yang mendesak BUMN Karya untuk tidak hanya fokus pada perolehan proyek, tetapi juga pada kesehatan struktur permodalan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama di proyek strategis nasional seperti IKN.
Comment