SEMARANG, Exposee.id – Pemerintah Kabupaten Pemalang, di bawah kepemimpinan Bupati Anom Widiyantoro, menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program perumahan nasional dan regional.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Pemahaman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Acara ini berlangsung bersama seluruh Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah di Gedung Gradika Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jateng, Jumat (20/6/2025) malam.
Perumahan: Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi dan Prioritas Nasional
Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, yang mewakili Menteri PKP, menegaskan bahwa pembangunan perumahan adalah salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjadi program prioritas nasional.
“Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8 persen, di mana pembangunan rumah mempunyai efek bergandeng tinggi. Dampaknya dapat memompa roda perekonomian dan bergerak dengan pertumbuhan tersebut. Setidaknya ada 185 sektor akan bergerak jika kita menggerakkan sektor perumahan ini,” ungkapnya.
Kementerian PKP dibentuk untuk mengawal program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, dengan target 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di daerah pesisir.
Komitmen Jateng: Program “1 KK 1 Rumah Layak Huni”
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa isu perumahan di Jawa Tengah adalah hal sentral yang harus segera diatasi bersama.
Ia meminta seluruh Bupati dan Wali Kota yang telah menandatangani MoU untuk segera merapatkan barisan dengan dinas terkait di wilayah masing-masing guna memetakan kebutuhan.
Gubernur juga memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki program “1 KK 1 Rumah Layak Huni”, yang didanai dari alokasi fiskal provinsi.
“Di Jawa Tengah telah mempunyai program terkait 1 KK 1 Rumah layak huni di mana ini kita ambilkan dari fiskal-fiskal yang sudah kita sisihkan,” jelas Ahmad Luthfi.
Untuk tahun 2025, Pemprov Jateng menargetkan pemberian 17 ribu rumah layak huni.
Penandatanganan ini menunjukkan keseriusan Pemkab Pemalang dalam bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Comment