PEMALANG, Exposee.id – Pemerintah Kabupaten Pemalang menekankan pentingnya penguatan potensi lokal dan pembangunan ekonomi terintegrasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Kabupaten Pemalang, Senin (30/3/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Tutuko Raharjo.
Dalam sambutannya, Tutuko Raharjo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi dari kejelasan arah, ketepatan prioritas, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pembangunan harus memberikan dampak nyata dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 berfokus pada pengembangan potensi ekonomi melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri, pertanian, perikanan, serta pengembangan UMKM.
Menurutnya, pembangunan ekonomi daerah harus bertumpu pada kekuatan potensi lokal, sektor riil, dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama.
“Pariwisata harus menjadi penggerak ekonomi wilayah, pertanian sebagai basis industri pangan modern, perikanan sebagai kekuatan ekonomi pesisir, dan UMKM sebagai fondasi ekonomi rakyat yang tangguh,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integrasi antar sektor, khususnya antara pariwisata dengan UMKM, ekonomi kreatif, produk lokal, dan budaya daerah, sehingga mampu mendorong perputaran ekonomi secara luas.
Sementara itu, sektor pertanian dan perikanan didorong tidak hanya berhenti pada produksi, tetapi berkembang hingga tahap pengolahan, pemasaran, dan industrialisasi. Petani dan nelayan diharapkan masuk dalam rantai nilai ekonomi yang lebih luas, sedangkan UMKM didorong naik kelas dan mampu bersaing di pasar digital.
Dalam laporannya, Kepala Bapperida Kabupaten Pemalang Moh. Sidik menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.
Ia menambahkan, pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Adapun tujuan Musrenbang ini antara lain untuk melakukan penajaman dan penyelarasan rancangan RKPD, menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan, serta memperkuat sinergi pembangunan daerah.
Selain itu, forum ini juga mengintegrasikan hasil rembug stunting tahun 2026 serta mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah Titut Amalia, Asisten Administrasi Bagus Sutopo, serta Kepala BPS Kabupaten Pemalang Teguh Iman Santoso.
Comment