PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang memperkuat komitmennya dalam menaikkan kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui percepatan sertifikasi halal.
Langkah strategis ini dibahas secara mendalam dalam agenda audiensi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berlangsung di Hotel R-Gina Pemalang pada Senin (8/6/2026).
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini sengaja dipacu untuk mempermudah sekaligus mempercepat kepemilikan sertifikat halal bagi para pelaku usaha lokal, guna memperluas jangkauan pasar dan daya saing produk di tingkat nasional maupun global.
Siapkan Kuota Sertifikasi Gratis untuk 42 Ribu Pelaku Usaha
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mengakui bahwa di tengah masyarakat masih terdapat stigma atau kekhawatiran bahwa proses pengurusan sertifikasi halal itu rumit dan birokratis.
Melalui audiensi ini, pemerintah ingin mengedukasi masyarakat bahwa proses tersebut kini jauh lebih mudah dan terjangkau, bahkan gratis berkat sokongan stimulasi anggaran.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman bahwa proses sertifikasi halal dapat dilalui dengan baik, apalagi dengan dukungan penuh dari pemerintah. Kabupaten Pemalang telah memperoleh dukungan anggaran lebih dari 5 miliar rupiah untuk program ini,” ungkap Bupati Anom.
Dengan alokasi anggaran yang masif tersebut, saat ini terdapat sekitar 42 ribu pelaku usaha di Pemalang yang berpeluang besar mengantongi sertifikat halal secara gratis (sehati).
Bupati berharap peluang ini diserap maksimal agar Kabupaten Pemalang bisa bertransformasi menjadi pusat produk halal (center of halal), khususnya pada sektor industri pangan terintegrasi.
Maksimalkan Potensi Komoditas Lokal dan Sektor Wisata
Secara geografis dan kekayaan alam, Pemalang mengantongi potensi komoditas unggulan yang sangat melimpah, seperti:
Nanas madu dan kopi di sektor perkebunan.
Udang vaname di sektor perikanan.
Kentang dan jagung di sektor pertanian.
Namun, potensi besar ini dinilai belum optimal dari segi nilai jual akibat minimnya aspek branding dan legalitas halal. Melalui program penataan ini, Bupati mendorong penyusunan roadmap yang jelas serta pembentukan tim khusus lintas sektor melibatkan Kementerian Agama, MUI, Baznas, hingga forum lintas agama untuk mengawal hilirisasi produk.
Dongkrak Sektor Desa Wisata dan SPPG
Perwakilan BPJPH, Yanis Naeni, memaparkan data bahwa sejauh ini telah terbit sekitar 24 ribu sertifikat halal di Kabupaten Pemalang, di mana mayoritas diselesaikan melalui skema self declare (pernyataan pelaku usaha).
Mengingat biaya per sertifikat berkisar Rp230 ribu, total nilai fasilitasi cuma-cuma yang sudah dikucurkan pemerintah daerah sejauh ini telah menyentuh Rp5,5 miliar.
Selain menyasar UMKM umum, BPJPH dan Pemkab Pemalang kini mulai membidik sektor Desa Wisata. Sekitar 300 pelaku usaha kuliner di kawasan destinasi wisata terus dipacu untuk bersertifikasi.
“Hal ini sangat penting untuk memberikan jaminan rasa aman (comfort zone) bagi para wisatawan, khususnya wisatawan muslim, sekaligus menaikkan daya tarik dan nilai estetika wisata daerah,” urai Yanis.
Di sisi lain, potret kemajuan juga terlihat pada sektor logistik pangan. Dari total 162 Rumah Pemotongan Hewan/Unggas atau Sentra Pelayanan Pertanian Garam (SPPG) di Pemalang, sebanyak 43 unit (sekitar 26%) telah resmi mengantongi sertifikat halal.
Menuju Pilot Project Kawasan Halal Nasional
Sebagai tindak lanjut konkret dari audiensi ini, Pemkab Pemalang merencanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai stakeholder.
Dinas Kominfo, penggerak PKK, hingga Satpol PP ke depan akan dilibatkan aktif mulai dari aspek edukasi, publikasi masif, hingga pengawasan di lapangan.
Melalui komitmen kolektif ini, Kabupaten Pemalang optimis dapat lolos verifikasi untuk menjadi pilot project pengembangan kawasan halal nasional, sekaligus mengukuhkan diri sebagai daerah yang maju dan mandiri secara ekonomi.
Comment